cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
krtha.bhayangkara@ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
krtha.bhayangkara@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KRTHA BHAYANGKARA
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 19788991     EISSN : 27215784     DOI : https://doi.org/10.31599/krtha
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Krtha Bhayangkara Journal is published by the Law Study Program at the Law Faculty of Bhayangkara Jakarta Raya University. This scientific journal presents scientific articles that are the result of research, analysis of court decisions, theoretical studies, literature studies or conceptual critical ideas around current legal issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023" : 15 Documents clear
Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri Rahman Amin; Muhammad Fikri Al Aziz
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1855

Abstract

Perubahan Polri sejak terpisah dari ABRI meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya, ditandai dengan disahkannya undang-undang tentang Polri sebagai dasar hukum bagi Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional. Namun, reformasi Polri dari aspek budaya belum terlaksana sesuai harapan, khususnya dalam penegakan hukum, masih terjadi penanganan perkara yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga pengawasan eksternal salah satunya oleh Kompolnas menjadi penting. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, serta ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Kompolnas saat ini, dan bagaimana penguatan Kompolnas pada masa mendatang dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri. Hasil penelitian, bahwa masih banyak terdapat kelemahan pada Kompolnas, yakni kedudukan Kompolnas yang dibentuk sebagai lembaga penasihat yang ditempatkan di bawah Presiden, pembentukan Kompolnas hanya berdasarkan Peraturan Presiden dengan tugas dan kewenangan yang terbatas, budaya hukum anggota Polri yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi Kompolnas, sumber daya manusia masih sangat kurang, sarana prasarana belum memadai, dan alokasi anggaran tidak dapat memenuhi beban kerja Kompolnas. Penguatan Kompolnas pada masa mendatang melalui perubahan Kompolnas secara kelembagaan sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang independen, memperkuat dasar hukum pembentukan Kompolnas dengan undang-undang, membangun budaya hukum anggota Polri dengan meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Kompolnas, menambah jumlah pegawai Kompolnas dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan,  menyediakan sarana prasarana berupa gedung kantor beserta fasilitas yang memadai, dan menambah jumlah anggaran sesuai dengan beban kerja yang dihadapi oleh Kompolnas.
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi Amalia Syauket; Jantarda Mauli Hutagalung; Muhammad Andi Prastio
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1970

Abstract

Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya. Namun demikian, Fintech juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kejahatan pencucian uang.  Ini membuktikan modus bermetamorfosis ke arah yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi dan informasi .Pencucian uang adalah tindakan penyembunyian atau penyamaran sumber dana, sehingga dana yang sebelumnya berasal dari tindak kejahatan misalnya hasil korupsi, tampak seperti berasal dari aktivitas ekonomi yang sah secara hukum. Penelitian kualitatif ini menggunakan data sekunder terbaru dan relevan dengan tema, bertujuan untuk menggambarkan fenomena  maraknya cuci uang hasil korupsi dengan menggunakan modus fintech & bitcoin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah tepat menggunaan Fintech & Bitcoin sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi, baik sebagai modus atau bagian dari tahapan pencucian uang, telah berkesuaian dengan dengan sifat Fintech & Bitcoin yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak,yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber dana ilegal di Fintech & Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Fintech & Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya.
Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law Rahmadi Indra Tektona; Ayu Citra Santyaningtyas; Emi Zulaikha
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1785

Abstract

Skin beauty is a primary need for women, and it caused the cosmetic market to increase significantly for domestic and foreign brands throughout the year. There has been abuse by irresponsible entrepreneurs by selling and producing skin care products that do not meet Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) requirements. The focus of this review is to find out how the legal review of dangerous skincare users in the perspective of Islamic law and consumer protection act (Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection). The research method used in this study is normative juridical research with statutory and conceptual approach. The results of the study show that Islam provides more protection for women and there are internal and external legal protections in Indonesia for skincare users.
Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan Edi Saputra Hasibuan
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1989

Abstract

Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api, secara umum anggota yang bertugas di lapangan dapat menggunakan senjata mereka untuk memberikan peringatan terhadap para pelaku tindak kriminal, dan dalam kondisi tertentu maka anggota dapat menggunakan senjata mereka untuk melumpuhkan pelaku, bahkan untuk menindak di tempat (eksekusi) para pelaku apabila sudah mengancam nyawa dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. Namun hal ini menjadi sebuah masalah tatkla terdapat oknum yang menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan melanggar hukum. Tulisan ini membahas bagaimana sebenarnya penggunaan senjata api di lapangan, kasus penyalahgunaan senjata, dan apa tolak ukur penggunaan senjata api berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan aturan terkait.
Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika Hellyn Kristiono; Nynda Fatmawati
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.2010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, strategi yang dapat dilakukan oleh kepolisian guna mengurangi pengedaran narkoba serta hambatan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus narkotika. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 147, sedangkan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas penyebaran narkotika yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan cara pembinaan bagi masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak narkotika, preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aksi pengedaran narkotika dan upaya represif juga dilakukan sebagai penindakan terhadap aksi tindak kejahatan narkoba. Hambatan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus narkotika terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ahmad
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.2016

Abstract

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah untuk mengundangkan sebuah peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi pada perempuan seringkali dilakukan oleh suami, oleh karena itu dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap suami pelaku penelantaran dan penganiayaan psikis terhadap istri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasinya, sehingga harus ada suatu tindakan hukum untuk melindungi para istri atau perempuan dari segala macam bentuk kekerasan yang dialaminya.
Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Gunawan Wibisono; Yeni Widowaty
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1962

Abstract

Acaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian karena penerapannya berdampak kepada produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya yang menyebabkan menurunnya kesejateraan petani. Alih fungsi lahan pertanian juga menjadi penyebab sempitnya luas lahan yang diusahakan. Kegiatan alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat disetiap tahun disebabkan oleh faktor ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengusulkan konsep kedepan terkait permasalahan ahli fungsi lahan yang ada terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ialah penelitian normatif dan penelitian empiris dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dan Kesimpulan: Bentuk perlindungan ahli fungsi lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut kurang lebih memuat: Penetapan lahan yang bisa dijadikan lahan peranian pangan, Mekanisme terkait rencana perlindungan, Penetapan luas lahan pertanian pangan, Larangan mengahlifungsikan lahan pertanian pangan Upaya pemerintah (Dengan memberikan intensif bagi masyarakat yang tanahnya berada di lahan pertanian pangan), Ketentuan pelanggaran atas larangan ahli fungsi lahan, dan lain sebagainya. Konsep kedepan menyangkut upaya untuk mengurangi kegiatan ahli fungsi lahan yang terjadi meliputi agar tidak terjadi ahli fungsi lahan sebaiknya memperkecil peluang terjadinya dengan mengurangi faktor pendorong timbulnya hal tersebut, melakukan pengendaliah kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan potensi dampak yang akan timbul serta menetralisir atau menanggulangi dampak negatif.
Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia Fiona Wiananda Adhyaksanti; Kadek Wiwik Indrayanti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1983

Abstract

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit. Salah satu putusan menarik yang menimbulkan perdebatan yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, dimana Tergugat telah mencantumkan larangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat, sehingga dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh gugatan dari Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg berdasarkan asas keseimbangan posisi antar para pihak. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim memiliki perspektif tersendiri yang telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Putusannya. Perselisihan utama yang terjadi antar para pihak disebabkan oleh tindakan wanprestasi dari Penggugat dan bukan karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Namun meskipun Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, dalam konteks asas keseimbangan dalam perjanjian baku, kedudukan hak dan kewajiban para pihak masih belum terwujud, baik sejak awal pembuatan perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian.
Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Clara Ignatia Tobing; Jantarda Mauli Hutagalung
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.1986

Abstract

Rezim Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) merupakan rezim yang berbeda dengan rezim hak kekayaan intelektual yang telah ada. Perundingan WIPO mengenai SDGPTEBT diadakan dalam rangka membahas pelindungan SDGPTEBT tersebut pada tingkat internasional. Salah satu masalah yang muncul dari perundingan ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang mengenai bentuk akhir hasil perundingan. Masihntidak ada kejelasan mengenai status “international legal instrument” itu sendiri ditinjau dari hukum internasional, apakah international legal instrument tersebut akan bisa lebih condong sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum atau soft law yang tidak mengikat secara hukum. Dalam hal pengaruh hasil perundingan terhadap hukum nasional Indonesia, muncul suatu kebutuhan untuk mengadakan undang-undang sui generis mengenai SDGPTEBT walaupun hasil perundingan tersebut masih dalam tahap negosiasi.
Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan Joshua Evandeo Irawan
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.2045

Abstract

Penggunaan smartphone yang canggih di dunia kerja kerap menimbulkan masalah seperti yang terjadi di PT. X dimana seorang pekerjanya yaitu Ibu A pada awal tahun 2022 lalu dipaksa untuk memberikan smartphone-nya untuk digeledah atas perintah dari Direktur PT.X yaitu Ibu B. Perintah penggeledahan itu muncul seiring dugaan ujaran kebencian yang diutarakan oleh Ibu A tentang Ibu B ke sesama pekerja melalui pesan singkat Whatsapp. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar apakah perusahaan berwenang untuk memeriksa ponsel pegawainya ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dogmatik dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statutes approach) dan pendekatan konsep. Hasil akhir dari penulisan ini adalah bahwa Smartphone milik Ibu A adalah milik pribadi Ibu A dimana seluruh data yang ada didalam ponsel itu adalah milik pribadi yang dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE jo Pasal 30 ayat (1) UU ITE sementara Ibu B selaku Direktur PT. X dapat melakukan penggeledahan karena Ibu B tidak tergolong sebagai penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 UU ITE.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2023): AUGUST 2023 Vol. 17 No. 1 (2023): APRIL 2023 Vol. 16 No. 2 (2022): DECEMBER 2022 Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022 Vol. 15 No. 2 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2021 Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020 Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020 Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019 Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019 Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018 Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018 More Issue